RUANGTENGAH.co.id, Jakarta - Anwar Abbas, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah , menyoroti kisruh impor beras sebagai akibat dari buruknya koordinasi antar pejabat pemerintah Indonesia saat ini.
"Saya melihat masalah ini adalah cerminan dari buruknya koordinasi di antara para pejabat negara di negeri ini, sehingga informasi yang mereka miliki tidak sama serta kepentingan dan sudut pandang yang mereka pakai dan pergunakan juga berbeda-beda, sehingga yang menjadi korban dalam hal ini adalah rakyat," kata Anwar kepada CNNIndonesia.com, Minggu (21/3).
Anwar mendesak pemerintah hadir membela, melindungi dan mensejahterakan rakyat demi tegaknya amanat dan konstitusi UUD 1945 pasal 33.
"Kalau alasannya beras rakyat tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, maka bukankah itu kesalahan dari pemerintah? Karena UUD 1945 sudah mengingatkan kita sejak kita merdeka 75 tahun yang lalu," kata Anwar.
Anwar menambahkan bahwa menjadi tugas pemerintah untuk mencerdaskan rakyat, sehingga tak ada produksi beras yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar pemerintah.
Lebih lanjut, Anwar berharap agar kebijakan pemerintah tidak merugikan rakyatnya. Ia juga sepakat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo untuk mencintai produk dalam negeri.
"Semangat yang ada dalam ucapan Jokowi, cintai dan beli-lah produk-produk dalam negeri, ya, tujuannya adalah jelas agar kita bisa memperbaiki nasib rakyat kita dan menciptakan sebesar-besar kemakmuran bagi mereka,” tegas Anwar.
Namun, Anwar menyayangkan kasus impor beras yang terjadi justru sebaliknya. Hal itu tidak sesuai dengan yang disampaikan presiden.
"Kalau alasannya kualitas produk beras kita tidak memenuhi standar yang ada, lalu siapa yang akan membeli beras rakyat?," sambungnya.
Beda Sikap Menteri
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah berencana impor beras sebanyak 1 sampai 1,5 juta ton dalam waktu dekat. Hal tersebut demi menjaga ketersediaan dan harga beras di dalam negeri.
Airlangga menjelaskan dua skema dalam menjaga pasokan beras dalam negeri. Pertama, impor 500 ribu ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan 500 ribu ton sesuai dengan kebutuhan Perum Bulog.
Kedua, penyerapan gabah oleh Perum Bulog dengan target setara beras 900 ribu ton saat panen raya pada Maret sampai Mei 2021 dan 500 ribu ton pada Juni 2021 hingga September 2021.
Airlangga mengatakan bahwa langkah ini diambil terutama setelah ada program bantuan sosial (bansos) beras selama kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), antisipasi dampak banjir, dan pandemi Covid-19.
Namun di lain pihak, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan bahwa pemerintah tidak akan melakukan impor beras pada masa panen raya agar tak menghancurkan harga beras petani. (RUTE/AA/CNN)
0 Komentar :
Belum ada komentar.