RUANGTENGAH.co.id, Jakarta - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyayangkan jika pemerintah saat ini terkuras energinya dengan urusan radikalisme dan intoleransi.
"Padahal masalah-masalah lain yang malah sangat-sangat penting untuk benar diseriusi oleh pemerintah saat ini agak terabaikan," kata Anwar.
Anwar mengatakan bahwa semua elemen bangsa sudah sepakat tidak menyetujui tindakan yang bersifat radikalis dan intoleran. Ia menilai bahwa jika pun ada kejadian bersifat seperti itu, masih ada dalam radius aman dan dapat diselesaikan dengan baik.
"Kita sudah sepakat bahwa kita tidak setuju dengan tindakan-tindakan yang bersifat radikalis dan intoleran. Tapi kita benar-benar bingung melihat adanya para pihak yang terlalu membesar-besarkan masalah radikalisme dan intoleransi," kata Anwar dalam keterangan resmi, Sabtu (2/1).
Anwar meyakini bahwa jika riak-riak tindakan radikalis dan intoleran itu muncul di tengah masyarakat, maka masyarakat tidak akan mudah menerima begitu saja karena mereka sudah cukup terdidik dan mengerti apa yang baik untuk bangsa dan negara.
Anwar menilai bahwa ada lima persoalan yang seharusnya lebih mendapatkan perhatian dari pemerintah ketimbang isu radikalisme dan intoleransi.
Pertama, masalah pandemi Covid 19 yang angka kasus positifnya terbilang masih tinggi di Indonesia.
"Bahkan memperlihatkan kecenderungan yang semakin meningkat. Hal itu tentu jelas sangat merisaukan kita semua," kata Anwar.
Kedua, masalah ekonomi. Pandemi Covid 19 telah mengakibatkan terganggunya perekonomian masyarakat. Anwar menilai pemerintah perlu memberikan perhatian ekstra untuk hal ini.
Ketiga, masalah ketimpangan hukum. Anwar menilai penilaian hukum di Indonesia masih tebang pilih, sehingga masyarakat bingung untuk mencari dan mendapatkan keadilan.
“Keempat, masalah pengaruh China di Indonesia. Anwar menyoroti besarnya jumlah tenaga kerja asing asal China yang dapat keluar masuk Indonesia dengan mudah. Sementara pengangguran masih tinggi di tengah masyarakat.
"Mereka masuk ke daerah dalam jumlah yang besar padahal rakyat di daerah mereka banyak yang menganggur dan butuh pekerjaan," kata Anwar.
Kelima, Anwar menyoroti masalah kemakmuran yang belum terwujud seperti yang diamanatkan pada pasal 33 UUD 1945. Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar mengingat angka kemiskinan masih sangat besar.
“Oleh karena itu, karena persoalan bangsa ini sangat banyak di samping pemerintah harus menghadapi masalah radikalisme dan intoleransi," pungkas Anwar. (RUTE/AA/CNN)
0 Komentar :
Belum ada komentar.