RUANGTENGAH.co.id, Yangon - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan kekhawatirannya atas nasib Muslim Rohingya yang di Myanmar setelah kudeta militer pada hari Senin (1/2).
Militer Myanmar diyakini telah melakukan pembunuhan massal terhadap etnis minoritas Rohingya. Kelompok hak asasi manusia menggambarkan tindakan militer Myanmar sebagai pembersihan etnis dan genosida.
Tindakan brutal militer Myanmar sejak 2017 telah memaksa lebih dari 700.000 orang Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Minoritas Muslim ini tak diakui kewarganegaraannya oleh Myanmar yang mengklaim bahwa mereka adalah imigran ilegal dari Bangladesh.
Menurut PBB, ada sekitar 600.000 orang Rohingya yang masih berada di negara bagian Rakhine Myanmar. Sekitar 120.000 diantaranya secara efektif dikurung di kamp-kamp dengan sedikit akses ke layanan kesehatan atau pendidikan.
PBB khawatir kudeta minggu ini dapat memperburuk situasi mereka, kata juru bicara Stephane Dujarric.
Dewan Keamanan PBB akan membahas perebutan kekuasaan oleh militer Myanmar ini dalam pertemuan tertutup pada hari Selasa.
Amnesty International mendesak dewan untuk menjatuhkan sanksi kepada petinggi militer dan membawa krisis Rohingya ke Pengadilan Kriminal Internasional.
Tetapi tindakan signifikan apa pun kemungkinan akan terhalang oleh China dan Rusia yang memegang hak veto dan sebelumnya pernah melindungi Yangon dari sanksi atas perlakuannya terhadap Rohingya.
Kantor berita negara China Xinhua menggambarkan kudeta militer itu sebagai "perombakan kabinet".
Council for American-Islamic Relations (CAIR), organisasi hak-hak Muslim terbesar di AS, secara terpisah meminta Washington untuk mengambil tindakan dan melindungi Rohingya dari potensi penindasan yang meningkat.
"Militer Myanmar dan pemerintah terpilih, keduanya secara langsung bertanggung jawab atas kampanye genosida dan diskriminasi negara sistemik yang menargetkan Muslim Rohingya dan minoritas lainnya," kata Nihad Awad, direktur eksekutif nasional CAIR.
"Muslim Amerika meminta Presiden Biden untuk memprioritaskan keselamatan dan keamanan Muslim Rohingya dan etnis dan agama minoritas lainnya di Burma (Myanmar) setelah kudeta militer di negara itu," kata Awad dalam sebuah pernyataan pada hari Senin. (RUTE/AA/alaraby)
0 Komentar :
Belum ada komentar.