RUANGTENGAH.co.id, Yerusalem - Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) memperingatkan bahwa proses pembersihan reruntuhan di Gaza, Palestina, berpotensi memakan waktu hingga tujuh tahun apabila dilakukan dengan kecepatan seperti saat ini. Kondisi tersebut diperparah oleh fakta bahwa sebagian besar warga Gaza masih hidup di lingkungan yang sangat berbahaya.
Dalam pengarahan virtual dari Yerusalem usai kunjungan terbarunya ke Gaza, Kepala UNDP Alexander De Croo menggambarkan situasi kemanusiaan di wilayah itu sebagai yang terburuk sepanjang pengalamannya di dunia pembangunan.
“Ini adalah kondisi kehidupan terburuk yang pernah saya lihat, kondisi yang sangat menyakitkan untuk dijalani,” ujarnya pada Selasa (17/2/2026).
De Croo menyebut sekitar 90 persen warga Gaza saat ini hidup di antara reruntuhan bangunan yang rawan rubuh dan membahayakan keselamatan. Menurutnya, upaya pemulihan yang dilakukan UNDP saat ini difokuskan pada tiga prioritas utama.
Prioritas pertama adalah pembersihan puing dan limbah padat. Namun, capaian di lapangan masih sangat terbatas. “Pembersihan puing-puing, kami baru menyelesaikan sekitar 0,5 persen dari total keseluruhan,” katanya. Ia menekankan perlunya peningkatan kewenangan dan kapasitas agar proses pembersihan dan daur ulang puing bisa dipercepat.
Prioritas kedua adalah penyediaan hunian sementara. De Croo mengungkapkan bahwa sebagian besar warga Gaza tinggal di tempat yang bahkan sulit disebut sebagai tenda. “Maksud saya, ini benar-benar tenda yang sangat, sangat sederhana,” ujarnya.
Saat ini, UNDP baru mampu membangun sekitar 500 unit hunian pemulihan, dengan 4.000 unit tambahan siap digunakan. Namun angka tersebut masih jauh dari kebutuhan riil di lapangan.
“Diperlukan antara 200.000 hingga 300.000 unit untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat—bukan kehidupan ideal, tetapi setidaknya lebih layak dibandingkan kondisi saat ini,” tambahnya.
Bidang ketiga yang menjadi fokus UNDP adalah menghidupkan kembali sektor swasta Gaza yang hampir sepenuhnya terhenti akibat perang. Upaya ini mencakup investasi skala terbatas dan program padat karya dengan skema pembayaran tunai guna membantu warga bertahan secara ekonomi.
Untuk memperluas bantuan kemanusiaan dan pemulihan, De Croo menyampaikan satu permintaan utama kepada otoritas Israel, yakni membuka akses yang lebih luas bagi bahan bangunan, unit hunian, serta dukungan bagi pelaku usaha swasta.
Ia menegaskan bahwa alasan keamanan tidak seharusnya dijadikan pembenaran untuk membatasi akses bagi UNDP, badan-badan PBB lainnya, maupun lembaga kemanusiaan internasional yang berupaya membantu warga Gaza bangkit dari kehancuran. [RUTE/ANADOLU]
0 Komentar :
Belum ada komentar.