RUANGTENGAH.co.id, Riyadh - Anggota Dewan Syura Arab Saudi, Yousef bin Trad Al-Saadoun, menanggapi pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang mengusulkan agar negara Palestina dibangun di Arab Saudi.
Dalam sebuah artikel di surat kabar Okaz, Al-Saadoun menyarankan agar justru warga Israel yang dipindahkan ke Alaska atau Greenland.
"Jika Trump benar-benar ingin menciptakan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, lebih baik dia memindahkan warga Israel yang sangat dicintainya ke Alaska, lalu ke Greenland setelah wilayah itu dikuasai," tulis Al-Saadoun dalam artikelnya, dikutip dari Middle East Eye, Minggu (9/2/2025).
Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas Netanyahu yang sebelumnya menyarankan agar negara Palestina didirikan di Arab Saudi. Netanyahu beralasan bahwa Saudi memiliki banyak lahan yang dapat digunakan untuk pemukiman warga Palestina.
"Saudi bisa mendirikan negara Palestina di Arab Saudi. Mereka memiliki banyak tanah di sana," seloroh Netanyahu.
Al-Saadoun dengan tegas menampik gagasan ini. Menurutnya, ide tersebut adalah bentuk manuver politik yang menyesatkan dan tidak akan mempengaruhi kebijakan Arab Saudi.
"Kaum Zionis dan sekutu mereka harus sadar bahwa mereka tidak akan mampu menyeret pemimpin dan pemerintah Saudi ke dalam jebakan media serta tekanan politik palsu," tegasnya.
Kritik Trump
Dalam artikelnya, Al-Saadoun juga mengkritik pendekatan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terhadap konflik di Timur Tengah. Menurutnya, Trump mengambil keputusan yang gegabah tanpa mendengarkan saran dari para ahli.
"Kebijakan luar negeri AS saat ini secara membabi buta mengadopsi pendekatan Israel, termasuk mendukung pendudukan ilegal atas tanah berdaulat dan melakukan pembersihan etnis terhadap penduduknya. Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan," ungkapnya.
Al-Saadoun menekankan bahwa keputusan seperti ini berisiko melemahkan stabilitas global dan menciptakan konflik baru.
Kecaman Internasional
Usulan Trump yang ingin merelokasi warga Palestina dari Jalur Gaza ke negara lain juga menuai kecaman dari berbagai pihak. Negara-negara seperti Kanada, Prancis, Jerman, dan Inggris menolak keras rencana tersebut.
Banyak pihak menilai bahwa pemindahan paksa warga Palestina bertentangan dengan hukum internasional dan hak asasi manusia. Al-Saadoun pun menegaskan bahwa kebijakan seperti ini hanya akan memperburuk situasi di Timur Tengah.
"Setiap langkah yang diambil untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka adalah bentuk ketidakadilan yang tidak dapat diterima," tutupnya. [RUTE]
0 Komentar :
Belum ada komentar.