RUANGTENGAH.co.id, Jakarta - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH Cholil Nafis, memberikan klarifikasi terkait pertemuan antara sejumlah tokoh ormas Islam dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Pertemuan tersebut membahas langkah Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP).
Kiai Cholil menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukanlah forum pengambilan keputusan atau kesepakatan formal. "Kita tidak mengambil kesepakatan, hanya diskusi saja," ujarnya kepada awak media seperti dilansir Tribunnews.
Visi yang Sama
Kiai Cholil menjelaskan bahwa dalam diskusi tersebut, Presiden Prabowo menerangkan alasan Indonesia bergabung dengan BoP adalah agar bisa memberikan pengaruh dan tekanan dari dalam organisasi.
Menanggapi hal itu, para ulama menyampaikan pandangan mereka. Meskipun ada diskusi yang dinamis, Kiai Cholil mencatat adanya empat kesamaan visi antara pemerintah dan ulama, diantaranya:
Pertama, hapuskan penjajahan, bahwa segala bentuk penjajahan di dunia harus dihilangkan. Kedua, amanah konstitusi dan agama, bahwa penjajahan dan pembunuhan bertentangan dengan UUD 1945 serta ajaran Islam.
Ketiga, pasukan perdamaian, bahwa jika Indonesia mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, pasukan tersebut tidak boleh digunakan untuk melawan Hamas atau menghalangi perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina.
Dan keempat, bukan damai semu, bahwa Indonesia menginginkan perdamaian yang sepaket dengan kemerdekaan penuh bagi Palestina, bukan sekadar gencatan senjata sementara di bawah bayang-bayang penjajahan.
Presiden Siap Keluar dari BoP
Kiai Cholil mengungkapkan sebuah poin penting dari sikap Presiden Prabowo. Beliau menyatakan siap menarik Indonesia keluar dari BoP jika organisasi tersebut ternyata tidak membawa perubahan nyata bagi kemerdekaan Palestina.
"Kalau BoP tidak bisa melakukan perubahan untuk Palestina, beliau siap keluar," tegas Kyai Cholil menirukan komitmen Presiden.
Sekilas BoP
Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian adalah sebuah badan atau forum internasional yang baru saja dibentuk pada awal tahun 2026 atas inisiatif Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dilansir Times Indonesia, bahwa badan ini bertujuan mengawasi genjatan senjata di Jalur Gaza, Palestina; mengawal rekonstruksi pasca konflik dan stabilisasi keamanan; serta mendukung tata kelola sipil di wilayah yang terdampak konflik.
BoP ini diperkenalkan Trump pada perhelatan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, pada 15-22 Februari 2026 lalu. Trump meyakini dewan ini akan mampu bekerja lebih konkret dibandingkan diplomasi multilateral konvensional.
Tercatat 26 negara telah bergabung dalam dewan antara lain AS, Argentina, Albania, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Bulgaria, Kamboja, Mesir, Hungaria, Indonesia, Israel, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Maroko, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab (UEA), Uzbekistan, dan Vietnam.
Sementara banyak dari negara Eropa yang menolak bergabung, salah satunya Spanyol. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menegaskan bahwa dewan ini berada di luar kerangka PBB. Sanchez juga menyoroti tidak dilibatkannya Palestina dalam dewan ini sementara Israel ada.
"Masa depan Gaza harus ditentukan oleh warga Palestina sendiri," ungkap Sanchez usai pertemuan informal dengan para pemimpin Uni Eropa di Brussels. [RUTE]
0 Komentar :
Belum ada komentar.