RUANGTENGAH.co.id, New York - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui sebuah resolusi yang bertujuan menghidupkan kembali solusi dua negara antara Israel dan Palestina.
Dikenal sebagai "Deklarasi New York", resolusi ini disahkan pada Jumat (12/9/2025) dengan 142 suara mendukung, 10 menentang, dan 12 abstain.
Israel dan Amerika Serikat (AS) termasuk di antara 10 negara yang menolak resolusi tersebut. Deklarasi ini merupakan peta jalan menuju perdamaian abadi yang diajukan bersama oleh Arab Saudi dan Prancis, didukung oleh Liga Arab dan 17 negara anggota PBB.
Poin-Poin Penting
Resolusi ini mengecam keras serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Resolusi tersebut secara tegas menuntut Hamas untuk melucuti senjata dan membebaskan semua sandera yang masih ditahan.
Deklarasi ini menguraikan rencana komprehensif yang mencakup gencatan senjata segera untuk mengakhiri konflik di Gaza, pembentukan negara Palestina yang merdeka, pelucutan senjata Hamas dan penyerahan kekuasaannya kepada Otoritas Palestina (PA) di bawah pengawasan internasional, dan Normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab.
Duta Besar Prancis, Jerome Bonnafont, menyebut resolusi ini sebagai sebuah peta jalan tunggal untuk mewujudkan solusi dua negara. Menurutnya, resolusi ini menunjukkan komitmen Otoritas Palestina dan negara-negara Arab terhadap perdamaian.
AS dan Israel Menolak
Seperti sudah diperkirakan sebelumnya, resolusi ini mendapat penolakan dari AS. Perwakilan AS, Morgan Ortagus, menyebut resolusi itu sebagai aksi publisitas yang salah arah dan tidak tepat waktu yang hanya menguntungkan Hamas dan merusak upaya diplomatik yang tengah berlangsung.
Ortagus juga mengkritik dukungan resolusi terhadap hak untuk kembali bagi pengungsi Palestina, yang dinilainya mengancam status Israel sebagai negara Yahudi.
"Resolusi ini merupakan hadiah bagi Hamas," kata Ortagus. Ia mendesak negara-negara lain untuk menentang deklarasi tersebut dan menegaskan bahwa melucuti senjata Hamas serta membebaskan sandera adalah kunci untuk mengakhiri perang.
Pemungutan suara ini dilakukan menjelang pertemuan puncak PBB pada 22 September mendatang. Dalam pertemuan itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron berjanji akan secara resmi mengakui negara Palestina. [RUTE]
0 Komentar :
Belum ada komentar.