Imam Besar Al Azhar Kritik Solusi Dua Negara : Masih Sebatas Retorika

RUANGTENGAH.co.id, Kairo - Imam Besar Al-Azhar, Syekh Ahmed Al-Thayyeb, menilai diplomasi internasional terkait konflik Palestina masih berhenti pada tataran retorika. Menurutnya, gagasan ‘Solusi Dua Negara’ terlalu sering diulang sebagai slogan politik, tanpa disertai kesungguhan nyata untuk mewujudkannya.

Pernyataan itu disampaikan Al-Thayyeb saat menerima Duta Besar Italia untuk Mesir, Agostino Palese, dalam pertemuan di Kairo pada Senin (22/12/2025).

Al-Thayyeb mengingatkan bahwa solusi dua negara telah dibicarakan lebih dari 25 tahun, namun hingga kini tidak pernah benar-benar direalisasikan karena minimnya kemauan politik internasional.

“Solusi dua negara sudah ada di atas meja perundingan selama lebih dari seperempat abad tanpa adanya kemauan komunitas internasional untuk mewujudkannya,” ungkap Al-Thayyeb dalam pertemuan itu. 

Ia menegaskan bahwa kekerasan yang dialami rakyat Palestina kini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Menurutnya, agresi tersebut merupakan bentuk ketidakadilan serius yang melanggar nilai-nilai peradaban, agama, kemanusiaan, dan moral. Dalam kondisi seperti ini, dunia internasional, tidak lagi memiliki ruang untuk bersikap netral.

Al-Thayyeb menilai pembunuhan warga sipil, termasuk anak-anak, tidak dapat disebut sebagai perang. Ia menyebutnya sebagai kejahatan terhadap masyarakat yang tidak berdaya. Meski mengakui adanya korban di semua pihak, ia mengingatkan bahwa Israel dan para pendukungnya justru menghadapi kerugian jangka panjang akibat perubahan pandangan publik dunia.

“Selama bertahun-tahun dunia menerima narasi penjajah melalui propaganda dan mesin media yang bekerja tanpa henti. Namun kini, persepsi global mulai berubah,” katanya.

Ia mencontohkan meningkatnya gelombang protes di berbagai negara Barat yang menentang perang Israel di Gaza. Dukungan publik yang sebelumnya menjadi pembenaran bagi tindakan Israel, menurut Al-Thayyeb, perlahan terkikis. 

Al-Thayyeb juga mengapresiasi sikap para pekerja pelabuhan di Italia yang menolak memuat kapal pengangkut senjata yang diduga akan digunakan di Gaza. Sikap tersebut ia sebut sebagai cerminan hati nurani kemanusiaan yang masih hidup.

Respon Dubes Italia

Sementara itu, Duta Besar Italia Agostino Palese menegaskan bahwa negaranya mendukung upaya perdamaian di Timur Tengah. Ia juga menekankan pentingnya percepatan penyaluran bantuan kemanusiaan, terutama makanan dan obat-obatan, bagi warga sipil di Jalur Gaza.

Meski demikian, hingga kini Italia belum mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Pemerintah Perdana Menteri Giorgia Meloni berpendapat bahwa pengakuan sepihak justru kontraproduktif dan bahwa kedaulatan Palestina harus dicapai melalui perundingan langsung.

Pada September lalu, Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi New York dengan dukungan mayoritas besar. Deklarasi tersebut menyerukan langkah-langkah konkret, terikat waktu, dan tidak dapat dibatalkan, menuju berdirinya negara Palestina yang merdeka.

Dalam beberapa bulan terakhir, Italia juga menjadi salah satu negara Eropa yang menyaksikan gelombang aksi pro-Palestina, mulai dari demonstrasi jalanan, aksi penolakan di pelabuhan, hingga pemogokan buruh. Aksi-aksi tersebut menuntut dihentikannya perang di Gaza serta desakan tekanan diplomatik dan ekonomi terhadap Israel.

Sejak melancarkan serangan ke Jalur Gaza pada Oktober 2023, Israel dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 70.937 warga Palestina dan melukai lebih dari 171.000 orang. Bahkan setelah gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober—yang dimediasi oleh Kairo, Doha, Ankara, dan Washington—serangan Israel masih menewaskan sedikitnya 405 orang.

Gencatan senjata tersebut pun dinilai rapuh, di tengah tuduhan bahwa Israel melanggar kesepakatan dan menunda transisi ke fase berikutnya, termasuk kewajiban penarikan pasukan dari Gaza. [RUTE/AHRAM]