Israel Larang Organisasi Kemanusiaan Bekerja di Gaza Sejak Tahun Baru 2026

RUANGTENGAH.co.id, Gaza - Pemerintah Israel menghentikan kegiatan lebih dari 30 organisasi kemanusiaan internasional di Jalur Gaza mulai 1 Januari 2026. Keputusan itu mencakup lembaga-lembaga besar seperti Médecins Sans Frontières dan CARE, yang selama ini memberikan layanan kesehatan, bantuan darurat, serta dukungan kemanusiaan bagi warga sipil di wilayah yang dilanda konflik. 

Menurut pernyataan resmi dari Kementerian Urusan Diaspora dan Penanggulangan Anti-Semitisme Israel, organisasi-organisasi tersebut gagal memenuhi aturan pendaftaran baru yang diberlakukan pemerintah, seperti dilaporkan APNews. 

Aturan tersebut mensyaratkan lembaga kemanusiaan internasional untuk menyerahkan data rinci mengenai stafnya, sumber dana, dan struktur operasionalnya. Israel menyatakan langkah ini bertujuan untuk mencegah infiltrasi kelompok militan seperti Hamas melalui jaringan bantuan. 

Namun, banyak organisasi bantuan menilai persyaratan tersebut arbitrer dan berbahaya. Mereka memperingatkan keputusan ini bakal sangat merugikan kehidupan warga sipil Gaza, terutama di tengah gencatan senjata yang rapuh dan kebutuhan dasar yang masih sangat tinggi. 

Kekhawatiran Organisasi Kemanusiaan

Kelompok bantuan menegaskan bahwa pekerjaan mereka di Gaza sangat penting, terutama di sektor kesehatan dan layanan dasar. Doctors Without Borders – yang dikenal juga sebagai MSF – menyatakan bahwa mereka menyediakan sekitar 20% fasilitas tempat tidur rumah sakit dan mendukung sepertiga dari semua persalinan di Gaza. 

MSF membantah tuduhan Israel bahwa beberapa stafnya terlibat dalam aktivitas militan, dan menyatakan organisasi tersebut tidak akan pernah dengan sengaja mempekerjakan orang yang terlibat dalam kegiatan militer.

Beberapa lembaga lain juga masing-masing menyatakan bahwa permintaan data staf dari pihak Israel menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keamanan pekerja bantuan, terutama staf lokal yang berada di garis depan. Data tersebut, menurut beberapa organisasi, dapat mengancam keselamatan mereka jika digunakan untuk tujuan selain kemanusiaan. 

Bantuan Tetap Masuk?

Israel mengklaim bahwa pelarangan operasional tersebut hanya berdampak pada sekitar 15% dari total organisasi bantuan yang bekerja di Gaza dan memastikan bahwa bantuan akan tetap masuk melalui organisasi-organisasi yang mendapatkan izin lanjut. 

Namun kritikus kebijakan ini, termasuk sejumlah negara dan lembaga internasional, memperingatkan bahwa keputusan tersebut berpotensi memperparah krisis kemanusiaan yang sudah parah di wilayah tersebut — di mana jutaan warga sipil bergantung pada bantuan luar untuk makanan, air bersih, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. 

Keputusan pelarangan ini terjadi di tengah tekanan internasional yang terus meningkat atas situasi kemanusiaan di Gaza sejak konflik yang berkepanjangan. 

Para pemimpin internasional, termasuk Uni Eropa dan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam, telah mengkritik langkah Israel tersebut, dengan seruan untuk memastikan akses bantuan tetap terbuka dan aman bagi warga sipil yang rentan. [RUTE]Israel Larang Organisasi Kemanusiaan Bekerja di Gaza

RUANGTENGAH.co.id, Gaza - Pemerintah Israel menghentikan kegiatan lebih dari 30 organisasi kemanusiaan internasional di Jalur Gaza mulai 1 Januari 2026. Keputusan itu mencakup lembaga-lembaga besar seperti Médecins Sans Frontières dan CARE, yang selama ini memberikan layanan kesehatan, bantuan darurat, serta dukungan kemanusiaan bagi warga sipil di wilayah yang dilanda konflik. 

Menurut pernyataan resmi dari Kementerian Urusan Diaspora dan Penanggulangan Anti-Semitisme Israel, organisasi-organisasi tersebut gagal memenuhi aturan pendaftaran baru yang diberlakukan pemerintah, seperti dilaporkan APNEWS. 

Aturan tersebut mensyaratkan lembaga kemanusiaan internasional untuk menyerahkan data rinci mengenai stafnya, sumber dana, dan struktur operasionalnya. Israel menyatakan langkah ini bertujuan untuk mencegah infiltrasi kelompok militan seperti Hamas melalui jaringan bantuan. 

Namun, banyak organisasi bantuan menilai persyaratan tersebut arbitrer dan berbahaya. Mereka memperingatkan keputusan ini bakal sangat merugikan kehidupan warga sipil Gaza, terutama di tengah gencatan senjata yang rapuh dan kebutuhan dasar yang masih sangat tinggi. 

Kekhawatiran Organisasi Kemanusiaan

Kelompok bantuan menegaskan bahwa pekerjaan mereka di Gaza sangat penting, terutama di sektor kesehatan dan layanan dasar. Doctors Without Borders – yang dikenal juga sebagai MSF – menyatakan bahwa mereka menyediakan sekitar 20% fasilitas tempat tidur rumah sakit dan mendukung sepertiga dari semua persalinan di Gaza. 

MSF membantah tuduhan Israel bahwa beberapa stafnya terlibat dalam aktivitas militan, dan menyatakan organisasi tersebut tidak akan pernah dengan sengaja mempekerjakan orang yang terlibat dalam kegiatan militer.

Beberapa lembaga lain juga masing-masing menyatakan bahwa permintaan data staf dari pihak Israel menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keamanan pekerja bantuan, terutama staf lokal yang berada di garis depan. Data tersebut, menurut beberapa organisasi, dapat mengancam keselamatan mereka jika digunakan untuk tujuan selain kemanusiaan. 

Bantuan Tetap Masuk?

Israel mengklaim bahwa pelarangan operasional tersebut hanya berdampak pada sekitar 15% dari total organisasi bantuan yang bekerja di Gaza dan memastikan bahwa bantuan akan tetap masuk melalui organisasi-organisasi yang mendapatkan izin lanjut. 

Namun kritikus kebijakan ini, termasuk sejumlah negara dan lembaga internasional, memperingatkan bahwa keputusan tersebut berpotensi memperparah krisis kemanusiaan yang sudah parah di wilayah tersebut — di mana jutaan warga sipil bergantung pada bantuan luar untuk makanan, air bersih, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. 

Keputusan pelarangan ini terjadi di tengah tekanan internasional yang terus meningkat atas situasi kemanusiaan di Gaza sejak konflik yang berkepanjangan. 

Para pemimpin internasional, termasuk Uni Eropa dan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam, telah mengkritik langkah Israel tersebut, dengan seruan untuk memastikan akses bantuan tetap terbuka dan aman bagi warga sipil yang rentan. [RUTE]