RUANGTENGAH.co.id, Gaza - Sejumlah negara Arab dan negara berpenduduk mayoritas Muslim menentang keras rencana Israel membuka pintu perbatasan Rafah secara satu arah, karena dinilai sebagai bentuk pemaksaan warga Palestina untuk keluar dari Gaza tanpa bisa.
Rencana Israel ini juga dipandang bisa menghambat distribusi bantuan kemanusiaan.
Dalam pernyataan bersama yang dirilis Jumat (5/12/2025), para menteri luar negeri dari Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab menyatakan keprihatinan mendalam atas pengumuman militer Israel yang menyebut Rafah akan dibuka khusus untuk keluarnya penduduk Gaza menuju Mesir.
Pengumuman itu disampaikan oleh Coordination of Government Activities in the Territories (COGAT) pada Rabu.
Langkah tersebut dinilai melanggar komitmen Israel dalam fase pertama rencana perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat, yang mengatur bahwa Rafah seharusnya dibuka dua arah untuk lalu lintas warga dan masuknya bantuan.
Para menlu menegaskan penolakan penuh terhadap segala upaya untuk mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka dan mendesak Israel mematuhi seluruh ketentuan rencana perdamaian 20 poin Presiden AS Donald Trump. Termasuk pembukaan Rafah untuk masuknya bantuan dan keluarnya warga yang membutuhkan perawatan medis.
Kondisi Lapangan: Rafah Tetap Tertutup, Serangan Berlanjut
Sejak gencatan senjata diberlakukan pada 10 Oktober, Rafah sebagian besar tetap ditutup. Israel menunda pembukaan jalur tersebut dengan alasan perlu koordinasi tambahan dan belum tuntasnya pengembalian seluruh jenazah tawanan, meski hanya tinggal satu jenazah yang kini belum dipulangkan.
Upaya itu juga terhambat karena kerusakan parah akibat aksi pengeboman Israel di seluruh Gaza.
Sementara itu, serangan udara Israel tetap berlangsung meski status gencatan senjata masih berlaku. Pada Sabtu pagi, serangan pesawat tak berawak di Beit Lahiya menewaskan dua warga yang tengah memeriksa lahan pertanian keluarga mereka.
Menurut laporan Aljazeera, Israel menuduh mereka melintasi “garis kuning”, batas yang ditetapkan sebagai zona bahaya, namun keluarga korban tidak menyadarinya.
Sedikitnya 20 serangan udara juga dilaporkan menghantam sejumlah wilayah, termasuk Kota Gaza bagian timur, Kamp Pengungsi Maghazi, dan kota Rafah.
Artileri dan tank Israel turut menggempur area di timur Khan Younis dan Rafah, sementara kapal perang Israel menargetkan perahu nelayan Palestina di lepas pantai Khan Younis.
Sikap Negara-Negara Muslim
Dalam pernyataan bersama, para menlu kembali menegaskan dukungan terhadap visi perdamaian yang diusung AS: pembentukan pemerintahan teknokratis Palestina dan kehadiran pasukan stabilisasi multinasional yang dipantau dewan perdamaian internasional. Mereka meminta implementasi rencana tersebut dilakukan tanpa penundaan.
Negara-negara tersebut juga menyerukan kondisi yang memungkinkan Otoritas Palestina kembali menjalankan pemerintahan di Gaza serta mendorong terwujudnya solusi dua negara dengan batas 4 Juni 1967, mencakup Gaza dan Tepi Barat, serta menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.
Beberapa negara Arab sebelumnya juga telah menyatakan kesiapan menyediakan personel untuk International Stabilization Force (ISF), dan meminta AS memperkuat aspek penentuan nasib sendiri bagi Palestina dalam rancangan resolusi sebelum pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB — sebuah langkah yang gagal dihalangi oleh Israel.
Korban Terus Bertambah
Hingga kini, serangan Israel di Gaza yang digambarkan sejumlah pihak sebagai genosida telah menewaskan lebih dari 70.125 warga Palestina dan melukai 171.015 orang sejak Oktober 2023. Israel terus menguasai wilayah selatan, timur, dan sebagian besar Gaza utara — lebih dari 50 persen luas wilayah kantong tersebut. [RUTE/Aljazeera]
0 Komentar :
Belum ada komentar.