RUANGTENGAH.co.id, Jakarta - “Penggunaan pendekatan keamanan dan kekerasan dalam sengketa tanah rakyat harus dihentikan,” tegas Ketua Komisi Rekomendasi Munas Konbes NU 2023, Ulil Abshar Abdalla dalam konferensi pers di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa (19/9).
Hal ini diungkapkan Gus Ulil dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2023.
Gus Ulil menegaskan bahwa pemerintah perlu menghentikan tindak kekerasan terhadap warga Rempang, Kepulauan Batam dalam sengketa pemanfaatan lahan untuk proyek pembangunan.
Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi tidak boleh dicapai dengan melanggar hak-hak rakyat kecil.
“Pembangunan hanya sarana saja, yang jadi tujuan, manusia itu sendiri. Karena itu kemaslahatan manusia harus jadi pertimbangan pokok," jelasnya seperti dilansir laman NUonline.
PBNU menghimbau agar semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sama-sama cooling down menyikapi persoalan ini.
“Pemerintah juga harus mendengar aspirasi rakyat dengan sebaik-baiknya sehingga kepentingan investasi pada akhirnya tidak mengorbankan hak-hak mereka," tutur Gus Ulil.
PBNU mengajak masyarakat di Rampang-Galang untuk bersabar dan terus berdoa kepada Allah SWT agar bisa menemukan jalan keluar terbaik yang mendatangkan maslahat bagi semua pihak terutama masyarakat. (RUTE/nuonline)
0 Komentar :
Belum ada komentar.