RUANGTENGAH.co.id, Jakarta - Pakar politik dari Universitas Islam Indonesia (UII) Geradi Yudhistira memaparkan beberapa poin yang menjadi alasan mengapa 2020 menjadi tahun terburuk dari 6 tahun masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Faktor pertama adalah Covid 19. Pandemi virus yang bermula dari Wuhan, China, ini menjadi faktor paling berdampak selama rentang masa kepemimpinan Jokowi.
Meski memang hampir seluruh negara di dunia mengalami krisis, namun Geradi menilai bahwa pemerintahan Jokowi tidak memiliki kecakapan yang baik menghadapi krisis.
“Manajemen terhadap pandemi ini menjadi bukti atau menjadi satu hal yang membuat kita semua tersadar bahwa manajemen krisis pemerintahan Jokowi ini tidak baik," kata Geradi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (1/1).
Buruknya manajemen krisis pemerintahan ini terlihat dari angka kasus positif Covid 19 yang terus menanjak. Belum lagi fasilitas kesehatan yang buruk hingga persoalan imigrasi yang tidak sejalan dengan strategi penanganan pandemi. Semua ini menjadi indikasi kekurangmampuan pemerintahan ini menangani pandemi.
Geradi juga menyoroti faktor lain yaitu soal kebebasan berpendapat dan Hak Asasi Manusia (HAM).
"Saya pikir banyak pembungkaman, di 2020 ini banyak represif dari mulai kampus, kemudian juga aktivis, jadi banyak hal yang harus menjadi catatan bersama dan menjadi perhatian bersama untuk semuanya menjadi pengawas kita semua, masyarakat menjadi pengawas dalam pemerintahan Jokowi ini," ungkapnya.
Geradi melanjutkan bahwa pada penghujung tahun 2020 ada tragedi yang menimbulkan dugaan pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian.
"Bulan Desember ini terdapat sebuah dugaan pelanggaran HAM oleh Polisi yang sama sekali tidak bisa diterima untuk kita semua yang sama-sama dulunya juga mengutuk kebiadaban polisi di Amerika," tambah Geradi.
Geradi berpandangan bahwa semestinya perhatian masyarakat Indonesia terpusat kepada kasus penembakan 6 laskar FPI ini. Masyarakat semestinya mengutuk atas hilangnya nyawa keenam orang laskar karena dugaan pelanggaran HAM.
"Kita terus mendorong supaya kasus ini semua diperlihatkan dengan jelas dengan pengawasan semua pihak, semua masyarakat dan supaya hasilnya lebih terang benderang," pungkas Geradi. (RUTE/AA/RMOL)
0 Komentar :
Belum ada komentar.