RUANGTENGAH.co.id, Paris - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa negaranya akan secara resmi mengakui Palestina sebagai negara pada bulan September mendatang.
Langkah ini mendapat sambutan positif dari sejumlah pemimpin Eropa yang menilai hal tersebut sebagai dorongan kuat bagi tercapainya solusi dua negara dan perdamaian di Timur Tengah.
Dalam unggahan di platform X (sebelumnya Twitter) pada Kamis (24/7/2025), Macron menyatakan bahwa pengakuan resmi akan disampaikan dalam Sidang Umum PBB.
Perdana Menteri Irlandia, Simon Harris, menyebut keputusan itu sebagai kontribusi penting dalam mewujudkan perdamaian yang langgeng bagi warga Israel dan Palestina.
“Saya menyambut baik pengumuman Presiden Macron bahwa Prancis akan mengakui Palestina pada bulan September,” tulis Harris di X pada Jumat (25/7/2025).
“Ini merupakan kontribusi penting untuk mewujudkan solusi dua negara, yang menawarkan satu-satunya landasan abadi bagi perdamaian dan keamanan bagi warga Israel dan Palestina,” sambungnya.
Hal senada disampaikan Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, yang menyambut baik langkah Prancis dan menyatakan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan keluar.
Menteri Utama Skotlandia, John Swinney, bahkan mendorong pemerintah Inggris untuk mengikuti langkah Prancis. Ia menekankan pentingnya segera menghentikan kekerasan dan menyalurkan bantuan kemanusiaan.
“Inggris harus mengikuti contoh Prancis malam ini dan mengakui Negara Palestina. Ini penting untuk perdamaian. Gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan harus dimulai sekarang,” ungkap Swinney.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Slovenia, Tanja Fajon, menyebut keputusan Macron sebagai "langkah berani demi perdamaian" dan memperkuat komitmen negaranya terhadap hukum internasional.
Beberapa negara Eropa lainnya juga menanggapi langkah ini. Republik Ceko menyatakan tetap mendukung solusi dua negara, namun menegaskan bahwa status kenegaraan Palestina harus dicapai melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel. Presiden Ceko, Petr Pavel, yang sedang berada di Jepang, menyuarakan pandangan serupa.
Di sisi lain, Jerman dan Italia memilih bersikap lebih hati-hati. Juru bicara pemerintah Jerman, Stefan Kornelius, menyebut pengakuan negara Palestina sebagai langkah akhir yang harus dicapai lewat negosiasi. Ia menegaskan bahwa prioritas saat ini adalah gencatan senjata di Gaza, pembebasan sandera, dan pelucutan senjata Hamas.
Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, menyatakan dukungan terhadap solusi dua negara, namun menekankan bahwa pengakuan kenegaraan harus bersifat timbal balik.
"Kami tertarik pada perdamaian, bukan kemenangan satu pihak atas pihak lain," tambahnya, seraya mencatat bahwa Italia telah menampung jumlah pengungsi terbesar dari Gaza. [RUTE/Anadolu]
0 Komentar :
Belum ada komentar.