RUANGTENGAH.co.id, Paris - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan pada hari Kamis (24/7/2025) bahwa Prancis akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Ini menjadi langkah diplomatik yang berani di tengah kemarahan global yang membesar atas orang-orang yang kelaparan di Gaza.
Pengumuman ini disampaikan Macron melalui unggahan di platform X. Ia menyebut bahwa pengakuan tersebut akan diresmikan pada Sidang Umum PBB bulan September mendatang.
"Hal yang mendesak saat ini adalah perang di Gaza telah berakhir dan penduduk sipil telah diselamatkan,” tulis Macron, seperti dilansir Arabnews.
Langkah ini dinilai simbolis namun bermakna besar secara diplomatik, terutama di tengah meningkatnya krisis kemanusiaan di Jalur Gaza. Prancis menjadi negara besar pertama dari blok Barat yang mengambil langkah pengakuan ini, yang berpotensi mendorong negara-negara lain untuk mengikuti.
Lebih dari 140 negara, termasuk sejumlah negara Eropa, telah lebih dulu mengakui negara Palestina. Palestina sendiri mendambakan kemerdekaan di wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza—wilayah yang diduduki Israel sejak perang Timur Tengah 1967.
Namun, pengumuman Macron langsung mendapat penolakan keras dari Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut pengakuan tersebut sebagai ‘hadiah bagi terorisme’.
“Langkah ini hanya akan melahirkan proksi Iran lain di kawasan dan menjadikan negara Palestina sebagai ancaman langsung bagi Israel,” ujar Netanyahu.
Sebaliknya, Otoritas Palestina menyambut baik keputusan Macron. Surat resmi disampaikan langsung kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Yerusalem.
“Kami sangat menghargai sikap Presiden Macron. Ini menunjukkan dukungan Prancis terhadap hukum internasional dan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri,” kata Hussein Al Sheikh, Wakil Presiden Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
Belum ada tanggapan langsung dari pemerintah Amerika Serikat atas keputusan ini. Di sisi lain, Macron yang sebelumnya memberikan dukungan kepada Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, kini mulai mengungkapkan kekecewaannya terhadap cara Israel menangani konflik di Gaza.
Macron menegaskan bahwa pengakuan atas Palestina adalah bagian dari komitmen Prancis untuk perdamaian yang adil di Timur Tengah.
“Sudah saatnya solusi dua negara benar-benar diwujudkan. Perdamaian itu mungkin,” tegasnya.
Konferensi Solusi Dua Negara
Langkah ini muncul di tengah kegagalan perundingan gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang dimediasi di Qatar. Amerika Serikat pun menarik diri dari perundingan tersebut dengan alasan Hamas tidak menunjukkan itikad baik.
Dalam beberapa hari ke depan, Prancis bersama Arab Saudi akan menjadi tuan rumah konferensi PBB tentang solusi dua negara. Macron juga dijadwalkan bertemu pemimpin Inggris dan Jerman untuk membahas bantuan pangan dan penghentian konflik di Gaza.
Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan bahwa pengakuan terhadap Palestina merupakan bagian dari solusi damai yang adil.
“Gencatan senjata adalah langkah awal menuju pengakuan kenegaraan Palestina dan perdamaian abadi bagi dua negara,” ujar Starmer.
Israel sendiri masih mempertahankan kendali atas Yerusalem Timur dan sebagian besar Tepi Barat, tempat tinggal lebih dari 500.000 pemukim Yahudi. Sementara tiga juta warga Palestina hidup di bawah kekuasaan militer Israel, dengan otonomi terbatas yang dijalankan oleh Otoritas Palestina.
Upaya perdamaian yang berarti terakhir kali terjadi pada 2009. Sejak saat itu, konflik terus berlanjut tanpa solusi yang nyata. Namun sebagian besar dunia internasional meyakini bahwa pendirian negara Palestina berdampingan dengan Israel adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian jangka panjang. [RUTE]
0 Komentar :
Belum ada komentar.