Sejumlah Negara Muslim Mendaftar Keanggotaan BRICS

RUANGTENGAH.co.id, Johannesburg - Sejumlah negara berpenduduk mayoritas muslim disebut sedang dalam proses pendaftaran menjadi anggota BRICS. 

BRICS merupakan koalisi ekonomi yang saat ini sedang gencar menggagas penggunaan mata uang bersama lain selain dollar Amerika. BRICS sendiri merupakan akronim dari Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan (Afsel), lima negara pertama yang menginisiasi perkumpulan ini. 

Menteri Luar Negeri Afsel, Naledi Pandor menyebut ada delapan negara Arab yang telah resmi mengajukan permohonan keanggotaan BRICS sehingga total saat ini sudah ada 23 negara yang akan bergabung. 

Pandor mengemukakan bahwa para pemimpin BRICS akan membahas ekspansi koalisi tersebut pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang akan digelar pada 22-24 Agustus 2023 di Johannesburg, Afrika Selatan. 

“Afsel, sebagai ketua BRICS, akan mengadakan pembicaraan di KTT tentang model perluasan, prinsip, dan standarnya. Kami secara bertahap bergerak menuju konsensus tentang masalah perluasan BRICS, dan kami berharap dapat mencapainya di KTT,” kata Pandor, seperti dilansir Middle East Monitor, Selasa (15/8).

Meski Pandor tidak menyebutkan detail kedelapan negara Arab tersebut namun beredar kabar bahwa negara-negara tersebut adalah Aljazair, Bahrain, Mesir, Kuwait, Maroko, Palestina, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA). Hal ini diperkuat Aljazair yang secara terbuka telah mengumumkan permohonan keanggotaan BRICS. 

Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune pada 21 Juli lalu mengatakan bahwa negaranya sudah mengajukan keanggotaan BRICS. 

“Kami secara resmi melamar untuk bergabung dengan BRICS, kami telah mengirim surat permohonan menjadi anggota pemegang saham di bank (BRICS Development Bank). Kontribusi pertama Aljazair yaitu 1,5 miliar dolar AS,” ucapnya. 

Di luar negara Arab, selain Aljazair negara-negara yang telah mengumumkan keanggotaan BRICS diantaranya Bangladesh, Ethiopia, dan Belarusia. Disebut bahwa terdapat sekitar 30 negara yang berminat untuk bergabung, termasuk Indonesia. 

Mata Uang Selain USD

BRICS dibentuk pada 2009 atas inisiatif Rusia. Tujuannya adalah mengembangkan kerja sama komprehensif antara negara-negara terkait yang mulai bangkit perekonomiannya. 

BRICS kerap dipandang sebagai “kutub perlawanan” terhadap kelompok ekonomi G7 yang beranggotakan AS, Inggris, Kanada, Jerman, Prancis, Italia, dan Jepang. 

IMF melansir total gabungan pendapatan domestik bruto (PDB) BRICS telah mencapai 22,5 triliun dolar AS. Jumlah itu melampaui PDB G7 yang mencapai 21,4 triliun dolar AS. Negara BRICS kini dinilai menjadi aktor penting dan signifikan dalam memerangi pertumbuhan ekonomi serta konteks politik global.  

Negara-negara BRICS menggagas penggunaan mata uang selain dollar America dalam proses perdagangan mereka. Hal ini akan dibahas mendalam dalam KTT nanti. 

“Perdagangan menggunakan mata uang lokal menjadi agenda utama (KTT BRICS),” ungkap Duta Besar Afsel untuk BRICS Anil Sooklal dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg, Senin (14/8).

Namun, Sookal menampik saat koalisi ini disebut mengusung agenda dedollariasasi. “BRICS tidak menyerukan dedollarisasi. Dollar (AS) akan terus menjadi mata uang global utama, itulah kenyataannya,” ucapnya.

Sookal menyebut tidak benar isu yang berkembang saat ini yang menyebut bahwa BRICS anti barat dan dibentuk untuk menyaingi G7, yaitu organisasi negara-negara maju. 

Sookal menegaskan bahwa yang menjadi fokus BRICS adalah mempromosikan negara-negara berkembang dan bukan untuk membuka persaingan dengan kelompok atau blok mana pun. 

“Apa yang kami upayakan adalah memajukan agenda Global South dan membangun arsitektur global yang lebih inklusif, representatif, dan adil,” katanya. 

Meski Sookal menampik dedollarisasi, namun kenyataannya kelima negara anggota BRICS sedang berusaha melakukan lebih banyak perdagangan menggunakan mata uang mereka sendiri. Hal itu dipandang sebagai upaya BRICS memperoleh lebih banyak pengaruh global dan mengimbangi dominasi AS. 

The New Development Bank (NDB) yang dibentuk oleh BRICS telah menargetkan sepertiga dari pinjamannya akan berbentuk dalam mata uang domestik pada 2026. 

Bulan lalu, Chief Financial Officer NDB Leslie Maasdorp mengatakan, penggunaan mata uang bersama untuk “melawan” dollar AS merupakan ambisi jangka menengah hingga panjang. 

Pada KTT nanti, selain soal penggunaan mata uang lokal, BRICS juga akan membahas tentang kemungkinan ekspansi atau merangkul lebih banyak negara untuk menjadi anggota. Cina, Brasil, dan Afsel telah secara terbuka mendukung gagasan perluasan BRICS.

Sebanyak 40 kepala negara dan pemerintahan dilaporkan akan berpartisipasi dalam KTT BRICS pada 22-24 Agustus 2023 mendatang. Menurut Anil Sooklal, jumlah itu dapat bertambah menjadi sekitar 50-an.

Bagaimana Indonesia?

Dilansir Republika bahwa Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI belum memberikan jawaban pasti mengenai Indonesia apakah bergabung dengan BRICS atau tidak. 

Adapun Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengatakan secara singkat, “Nanti diputuskan” kepada awak media di kawasan GBK pada Senin (7/8). (RUTE/REPUBLIKA)