Lebanon–Israel Teken Kesepakatan di Washington, Awal Menuju Akhir Konflik

RUANGTENGAH.co.id, Washington - Lebanon dan Israel menandatangani kesepakatan kerangka kerja di Washington, pada Jumat (26/6/2026), sebagai langkah awal menuju penyelesaian konflik yang telah berlangsung lama.

Kesepakatan ini merupakan hasil dari lima putaran pembicaraan yang dimediasi oleh Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut penandatanganan tersebut sebagai awal dari permulaan, menandai tahap awal menuju kesepakatan damai yang lebih luas.

Sebagai bagian dari komitmen awal, AS menjanjikan bantuan kemanusiaan sebesar 100 juta dolar AS yang akan dikoordinasikan bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk masyarakat terdampak konflik. Selain itu, Washington juga akan memberikan dukungan finansial sebesar 30 juta dolar AS untuk Angkatan Bersenjata Lebanon.

Kesepakatan ini mencakup pembentukan mekanisme terstruktur guna memulihkan kedaulatan Lebanon, melucuti senjata Hizbullah, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan Israel kembali ke wilayah perbatasannya dengan aman.

Dinamika Politik dan Peran Aktor Regional

Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam menyambut kesepakatan ini sebagai langkah menuju pemulihan kedaulatan negara, meski menegaskan bahwa komitmen Lebanon tetap mengacu pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 dan perjanjian gencatan senjata sebelumnya.

Di sisi lain, kelompok Hizbullah tidak terlibat langsung dalam perundingan dan menolak dialog terbuka dengan Israel. Namun, terdapat indikasi komunikasi tidak langsung melalui jalur belakang.

AS menilai serangan terhadap wilayah Israel selama ini bukan berasal dari pemerintah Lebanon, melainkan dari aktor non-negara yang beroperasi di dalam wilayah tersebut.

Duta Besar Lebanon untuk AS menyebut proses negosiasi berlangsung panjang dan sulit, namun tetap menjadi langkah penting menuju penghentian konflik secara permanen. Sementara perwakilan Israel menyatakan bahwa momentum ini membuka jalan menuju stabilitas kawasan.

Tantangan Implementasi

Meski kesepakatan telah diteken, sejumlah tantangan besar masih membayangi implementasinya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa pasukan Israel akan tetap berada di zona keamanan di Lebanon selatan hingga ancaman dari Hizbullah benar-benar hilang.

Israel juga berencana menerapkan dua zona percontohan di wilayah tersebut, dengan skema penarikan bertahap yang akan digantikan oleh pasukan Lebanon. Namun, muncul keraguan terkait kesiapan militer Lebanon yang dinilai masih terbatas, baik dari sisi perlengkapan maupun kapasitas.

Di sisi lain, Hizbullah tetap bersikeras tidak akan melucuti senjata selama Israel masih dianggap sebagai ancaman. Situasi ini menambah kompleksitas upaya stabilisasi di kawasan perbatasan.

Konflik yang telah menewaskan lebih dari 4.200 warga Lebanon sejak Maret tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh Iran, yang selama ini menjadi pendukung utama Hizbullah. Israel bahkan menyebut kesepakatan ini sebagai pukulan terhadap pengaruh Iran di kawasan.

Dengan berbagai dinamika tersebut, kesepakatan kerangka ini dipandang sebagai langkah awal yang penting, namun masih membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak untuk benar-benar mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan. [RT/MME]